Mursito B.M (2000) dalam Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia : Industri Pers dan Prospek Kebebasannya, Volume V. Hal. 17-28. Bandung : Remaja Rosdakarya.
Artikel yang ditulis oleh Mursito B.M, dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Sebelas Maret (UNS) yang pada tahun 2000 masih menjabat sebagai Ketua Jurusan sekaligus salah satu pengurus ISKI (Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia) di kota Solo ini berisi tentang kondisi meningkatnya kuantitas industri pada dua kondisi politik yang berbeda. Kasus yang disorot adalah fenomena yang terjadi di Indonesia dengan sedikit perbandingan dengan negara lain yang memiliki persamaan, yaitu pengalaman dikuasai oleh rezim tertentu yang cenderung otoriter, termasuk dalam mengendalikan arus informasi yang disajikan oleh media massa.
Salah satu ide yang dituangkan berupa fenomena yang tampaknya merupakan perulangan masa lalu. Setelah tercetusnya reformasi, industri pers mengalami peningkatan kuantitatif yang cukup signifikan, atau lebih sering disebut dengan istilah booming. Hal serupa pernah terjadi pada tahun 1980-1990-an. Menariknya, kedua booming ini dipengaruhi oleh sistem politik yang berlaku pada waktu itu, padahal kondisi politik kedua zaman sangat kontras. Peristiwa pertama terjadi pada saat Indonesia dikuasai rezim Orde Baru yang seperti diketahui oleh semua orang, menekan kebebasan pers. Peristiwa kedua terjadi setelah rezim tersebut tumbang, di mana pers kemudian bisa dikatakan mempunyai kesempatan untuk bergerak bebas.
Kebebasan pers merupakan salah satu sarana menyajikan informasi yang tepat. Adanya informasi yang tepat untuk masyarakat merupakan salah satu ciri negara demokrasi karena pada dasarnya masyarakat memiliki hak untuk mengetahui segala hal yang berhubungan dengan diri dan lingkungannya. Melalui media massa, masyarakat bebas mengutarakan pendapatnya, sesuai dengan konteks ataupun situasi. Hal ini dicontohkan Mursito dengan penempatan foto artis dengan pakaian terbuka yang dijadikan sampul majalah ternyata bisa dinilai dari berbagai sudut pandang. Hal tersebut mengarah pada pornografi bagi kalangan pada umumnya, tetapi bagi pekerja seni, terlebih jika foto tersebut ditempatkan dalam buku seni fotografi, mungkin pendapat yang muncul adalah foto tersebut meru
pakan suatu karya seni. Contoh lain adalah ketika para orator menyadari situasi yang akan terjadi ketika ia berorasi (pada masa reformasi ketika semangat masih sangat berkobar), yaitu banyaknya wartawan yang meliput, mereka akan tampil bersemangat dan terkadang berlebihan. Semua ini terjadi karena masyarakat merasa telah memiliki kebebasan setelah puluhan tahun hak bersuaranya terpenjara. Kemerdekaan berpendapat pasca runtuhnya Orde Baru ini menjadi semacam euforia bagi masyarakat Indonesia karena sebelumnya kita semua seperti terus-menerus ditekan untuk tidak bersikap kritis. Akibatnya, setelah adanya kesempatan untuk berpendapat bagi semua orang, semua ingin berbicara, tetapi ada yang mengutarakannya tanpa argumen yang kuat dan tidak terstruktur sehingga terkesan asal bicara.
Artikel ini juga menyinggung tentang kemiripan keadaan Indonesia dengan Rumania, di mana keduanya pernah mengalami masa transisi dari keterkekangan pers menuju kebebasan setelah keruntuhan rezim otoriter. Sebelumnya, pers di Rumania dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah, sama dengan kondisi pers Indonesia era Orde Baru. Para jurnalis di Rumania pernah merasa asing pada kata ‘bebas’ karena terbiasa didikte pemerintahnya. Indonesia juga pernah mengalami hal suram serupa. Pada era kejayaan Soeharto, berita yang disajikan tidak boleh berbau politik yang kemudian dianggap mengganggu stabilitas nasional (menurut pemerintah), jadilah sensor di sana-sini. Beberapa majalah dan surat kabar bahkan dicekal, padahal dalam undang-undang pers disebutkan bahwa tidak akan ada pembredelan terhadap pers nasional. Akibat yang timbul kemudian adalah bahwa berita yang dimuat di era Orde Baru seringkali berbeda dengan kenyataannya karena adanya sensor tersebut. Hipotesis yang diajukan kemudian adalah pernyataan berupa semakin represif suatu sistem politik, maka semakin jauh perbedaan antara kenyataan dengan realitas media.
Penekanan terhadap pers tersebut di atas membuat media massa berfokus pada berita ekonomi, hiburan, dan sebagainya. Booming industri pers pada masa Orde Baru juga dipengaruhi adanya pelarangan iklan di TVRI sehingga iklan ‘berlarian’ ke surat kabar. Keuntungan yang didapat pun cukup besar sehingga memicu bertambahnya kuantitas industri media massa cetak. Istilah yang dikenal berikutnya adalah bisnis pers dan pers bisnis. Maksudnya, kalangan yang tidak memiliki latar belakang yang memadai di bidang ini, seperti para pengusaha apapun juga, ikut berkecimpung di dunia industri pers karena faktor ekonomi.
Fenomena booming terulang lagi pada masa reformasi. Lagi-lagi, sistem pemerintahan sangat mempengaruhi kebebasan pers. Sistem yang lebih demokratis memungkinkan industri media massa bebas menampilkan berbagai berbagai berita, termasuk berita politik, yang memiliki nilai akurasi yang tinggi. Semua industri pers yang sebelumnya tertekan karena kecaman dan sensor pemerintah merasa bahwa reformasi merupakan saat yang tepat untuk mengekspresikan kemerdekaan berpendapat, termasuk dalam menulis berita. Dua kondisi politik yang berbeda di atas disipulkan dalam sistem pers yang terdiri dari pers itu sendiri, pemerintah, dan masyarakat. Pers pada era otoriter, sepenuhnya di bawah kendali pemerintah. Keputusan layak atau tidaknya berita untuk dipublikasikan ada di tangan pemerintah. Sistem tersebut kemudian digambarkan dengan skema. Singkatnya, pemerintah membawahi masyarakat dan pers. Setelah adanya reformasi, pemerintah diposisikan di bawah masyarakat dan pers. Hal ini berarti media massa tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah, tetapi lebih ditentukan oleh apa yang diperlukan masyarakat. Ini adalah faktor lain yang mendukung pertumbuhan pers, selain mudahnya mendapatkan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers). Meskipun pers telah bebas dari tekanan rezim otoriter, menurut Mursito, kebebasan yang hadir kemudian lebih menjadi euforia dan demokrasi yang terealisasikan terlalu lunak sehingga hukum belum benar-benar bisa dikatakan ditegakkan. Bagi masyarakat, pers sekarang lebih berani dan bebas, namun bagi pejabat ataupun pemerintah, kebebasan pers dianggap melebihi batas (Mursito menuliskannya dengan kata kebablasan).
Buah pemikiran yang dituangkan dalam tulisan ini, walaupun didukung dengan data-data dari sumber yang terpercaya dan menggunakan argumen yang jelas, susunannya masih kurang terstruktur. Misalnya pada saat ia menyinggung tentang SIUPP, ia berbicara panjang lebar tentangnya tanpa menjelaskan terlebih dahulu apa itu SIUPP. Baru belakangan ia menjelaskan tentang kepanjangan dari SIUPP. Bagi orang awam, mungkin argumen awal Mursito kurang dapat dimengerti karena belum paham istilah-istilah yang digunakannya sehingga kurang menarik pembaca. Selain itu beberapa contoh yang diberikannya dirasakan kurang sinkron dengan contoh lainnya. Misalanya tentang sudut pandang yang berbeda dalam menilai sampul majalah dengan foto artis yang berpakaian terbuka dengan contoh lain yang dikemukakannya tentang euforia kebebasan berpendapat. Adanya terlalu banyak tanda petik untuk istilah yang digunakannya juga dirasakan cukup mengganggu pembaca, selain beberapa pengulangan yang menjadikan tulisan menjadi terkesan monoton dan kurang menarik. Di samping itu, hipotesis yag diajukannya tentang semakin represif rezim otoriter terhadap pers maka realitas media akan semakin jauh dari kenyataan belum tentu terbukti, karena ada juga media yang melebih-lebihkan berita karena mereka memiliki kepentingan tertentu. Saat ini media memang bebas dan independen, tetapi tidak sepenuhnya demikian karena kepentingan tersebut.
Meskipun demikian, karya Mursito ini telah memberikan semacam penyadaran bahwa di Indonesia telah terjadi setidaknya dua kali booming industri pers yang sama-sama dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang berlaku pada saat itu, walaupun kedua sistem sangat berlawanan. Ini merupakan fenomena unik yang patut mendapat perhatian. Penyusunan tulisan dari pengantar, bahasan tentang kebebasan mengemukakan pendapat, realitas media, sistem pers, industri pers, dan penutup cukup membantu memberikan gambaran tentang topik yang dibahas; walaupun seperti telah disebutkan sebelumnya, susunannya kurang tersrtuktur. Sebelumnya juga sudah disebutkan bahwa ia menggunakan data-data terpercaya, seperti dari Direktorat Pembinaan Pers dan berbagai buku yang tidak hanya berkutat pada ilmu komunikasi. Di samping itu, perspektif politik yang cukup kental juga sangat masuk akal untuk menjelaskan fenomena tersebut. Artikel ini penting untuk dibaca tidak hanya oleh akademisi di bidang ilmu komunikasi, tetapi juga di bidang politik dan masyarakat pada umumnya karena mampu menjembatani berbagai sudut pandang dalam berbagai disiplin ilmu (komunikasi, politik, ekonomi) untuk melihat fenomena di sekitar kita.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar